BOKEH  

Program padat karya merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi masalah

Menindaklanjuti release Kepala Badan Sentra Statistik (BPS) Jatim, perihal angka pengangguran di Jawa Timur yang naik sebesar 2,03 persen atau berjumlah 466.015 jiwa selama pandemi covid 19, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan banyak sekali acara kegiatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, salah satunya dengan acara Padat Karya.

Program padat karya merupakan kegiatan yang setiap tahun selalu dilaksanakan utamanya untuk pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun di era pandemi ketika ini, acara padat karya lebih diutamakan dengan mempekerjakan warga yang kehilangan pekerjaan yang akan terjadi pandemi atau dalam kategori mempunyai pekerjaan namun tidak menentu.

Salah satu desa yang sedang melakukan padat karya yakni Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul. Sebanyak 104 warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mengikuti acara ini untuk melakukan normalisasi peredaran sungai, sebab kalau hujan lebat arus sungai akan meluap sampai membanjiri sawah warga yang berujung gagal panen.

Dalam kegiatan ini, setiap pekerja diberikan upah sebesar Rp 70.000 per hari atau 6 jam kerja yang dimulai pukul 06.30 sampai 12.30 WIB. Menurut Kepala Desa Kayen KidulBambang Agus Pranoto, Program Padat Karya tahun 2021 merupakan acara rutin desa yang diselenggarakan untuk pembangunan sarana maupun prasarana penunjang kegiatan masyarakat.

“Salah satu alasan kami mempekerjakan banyak orang ini untuk pemulihan ekonomi warga yang terdampak yang akan terjadi adanya pandemi covid 19 dengan menawarkan pekerjaan baru,” kata Kades.

Ad interim ituJumadi Kabid Transmigrasi dan Penempatan Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Kediri mengungkapkan, padat karya merupakan acara pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun desanya sendiri.

“Program padat karya ini merupakan program yang sejak dulu telah ada, namun saat ini sistem dan polanya yang berubah, dimana hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat desa tersebut,” ungkap Jumadi.

Ptata cara karya merupakan acara dari pemerintah untuk mengurangi pengangguran di era pandemi Covid 19 dan untuk menawarkan kesejahteraan kepada masyarakat terutama yang benar-benar mengalami imbas dari pandemi ketika ini,” tutup Jumadi.(Kominfo/fd,tee,tj,wk)

Padat Karya

Padat karya merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga insan kalau dibandingkan dengan tenaga mesin. Menggunanakan tenaga insan dalam jumlah besar. Tujuan utama dari acara padat karya ialah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang bisa yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Proyek padat karya merupakan acara pemerintah melalui bappenas untuk memberi lapangan kerja terutama yang kehilangan pekerjaan pada masa sulit. Menurut Habibi pengembangan industri padat karya sangat sempurna sebab sebab pada ketika ini di Indonesia banyak melimpahnya sember daya insan yang tidak berketrampilan. Sehingga dapat menggurangi angka pengangguran.

Salah satu contoh bentuk dari pekerjaan padat karya ialah pekerjaan kontruksi mirip perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya. Yang selama ini jarang atau tidak mungkin dimasuki oleh pekerjaan perempuan. Masalah yang dihadapi dalam acara kerja padat karya ialah faktor upah yang ideal bagi seorang pekerja. Dalam mendorong pembangunan pemerintah harus lebih mementingkan proyek-proyek padat karya agar kegiatan tersebut dapat mendorong kepentingan golongan ekonomi rendah. Program penciptaan kerja padat karya cendrung menguntungkan pekerja pria ketimbang perempuan.

Program Padat Karya Tunai TA 2021

Berdasarkan berita yang dilansir laman www.pu.go.id, Kementerian Pekerjaan Generik dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 149,81 triliun. Sinkron dengan surat Menteri Keuangan S30/MK.02/2021, Rp 131,82 triliun telah dilaksanakan Refocussing. Selain itu, tambahan anggaran untuk percepatan penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp 3,08 triliun sehingga Daftar Isian Aplikasi Aturan DIPA Departemen PUPR menjadi Rp 134,89 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan reposisi Padat Karya Tunai (PKT) tahun anggaran 2021 meningkat dari Rp 12,18 miliar menjadi Rp 23,24 miliar. Di tengah pandemi COVID-19, hal ini sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo untuk memperbesar anggaran acara padat karya untuk mendukung agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Kegiatan padat karya yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 mencakup sektor sumber daya air sebesar Rp 7,15 triliun yang targetnya menyerap 386.159 tenaga kerja. Sektor jalan dan jembatan senilai Rp 6,69 triliu akan diperkirakan menyerap 273.603 tenaga kerja. Sektor Pemukiman Kembali Diarahkan Nilai Keenam kegiatan Rp 5,29 triliun akan menyerap 194.471 tenaga kerja, sedangkan sektor perumahan senilai Rp 4,11 triliun ditargetkan menyerap 378.460 tenaga kerja.

Menteri Basuki menambahkan, untuk mendukung agenda PEN, Kementerian PUPR juga mengusulkan perluasan agenda kerja intensif senilai Rp 2,5 triliun, yang meliputi restorasi tanggul, normalisasi sungai dan pemeliharaan; revitalisasi drainase, perbaikan lereng, jembatan, dan bebatuan Keramba dan tepian, acara Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) atau fasilitas sanitasi pedesaan dan perdesaan spam, dan pembangunan rumah khusus dan Donasi Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Padat Karya dalam Penanganan COVID-19

Untuk menawarkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang terkena dampak dari kehebohan COVID-19, Departemen Pekerjaan Generik dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mulai mendistribusikan acara Padat Karya Tunai (PKT) dengan menggunakan anggarannya pada tahun anggaran 2021. Alokasi Rp 23,24 triliun untuk tujuan menyerap 1,23 juta tenaga kerja. Sampai awal Maret 2021, dana PKT sebesar Rp 1,39 triliun (6%) tercatat telah dibayarkan kepada total tenaga kerja sebanyak 110.544 orang.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa agenda PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai peserta pembangunan, terutama infrastruktur skala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak memerlukan teknologi. Manfaat tersebut diperlukan dapat berkontribusi eksklusif terhadap agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi COVID19.

Tugas pokok PKT ialah menjadi tumpuan masyarakat yang menunjang produktivitas masyarakat pedesaan mirip perbaikan irigasi skala kecil, perbaikan lingkungan, perbaikan jalan, bantuan subsidi perumahan, pengolahan lahan banting, serta peningkatan kualitas air minum dan sanitasi, termasuk pembangunan fasilitas.

Program Infrastruktur Padat Karya dan Aturan yang Dialokasikan

  • Sumber Daya Air : Untuk agenda infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan di bawah agenda PKT, dialokasikan anggaran sebesar Rp 7,15 miliar. Tujuannya ialah untuk mengimplementasikan 386.159 tenaga kerja yang tersebar di 34 provinsi oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) dan Ditjen Sumber Daya Alam Kementerian PUPR. Hibah tersebut antara lain Program Akselerasi Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), pembangunan Akuifer Protesis Simpanan Air Hujan (ABSAH) dan irigasi OP, rawa, sungai dan pantai, serta bendungan, danau, danau, dan waduk.
  • Bidang Jalan dan Jembatan : Di sektor jalan dan jembatan, Kementerian PUPR melalui Bina Marga menganggarkan Rp 6,69 triliun dengan target menyerap 273.603 tenaga kerja. Agenda peningkatan infrastruktur konektivitas dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) Sentra dan Nasional di 34 provinsi, meliputi kegiatan perlindungan jalan dan jembatan, revitalisasi drainase dan pengoperasian jalan tol.
  • Bidang Permukiman : Kemudian, untuk sektor permukiman dialokasikan anggaran sebesar Rp 5,29 triliun dengan target 194.471 tenaga kerja. Hibah digunakan untuk acara PKT reguler, mirip Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Sanitasi Pesantren, Kawasan Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R), Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
  • Program Rumah Bersubsidi : Aturan padat karya juga dialokasikan oleh Ditjen Perumahan melalui Program Perumahan Subsidi atau Donasi Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), dengan jumlah maksimal 190.130 unit dan target 378.460 tenaga kerja. Pada tahun anggaran 2021, akan dialokasikan Rp 4,11 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya.

Surat keterangan : https://www.pu.go.id/ dan https://id.wikipedia.org/wiki/Padat_karya


Page 2

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rini Widyastuti, A.Md.    pada 16 Maret 2022   

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 17 Januari 2022   

         RUU IKN menjadi salah satu prioritas di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Pemerintah menargetkan akan memulai pemindahan ibu kota negara pada semester I/2024, sebagai tahap pertama. Selanjutnya, tahap kedua akan dilaksanakan selama 2024-2029. Dalam membahas Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, Dewan Perwakilan Rakyat mengingatkan pemerintah…

Detail

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 17 Januari 2022   

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang perihal Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menjadi Undang-Undang. Ratifikasi Rancangan Undang-Undang perihal Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara dilakukan dalam Kedap Sempurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada tanggal 26 September 2019. “Apakah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang…

Detail

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 10 Januari 2022   

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus meningkatkan daya saing industri di Indonesia agar bisa kompetitif baik di lingkup pasar nasional maupun internasional. Hal ini diimplementasikan melalui lanjutan pembahasan Rancangan Undang-undangan (RUU) Desain Industri oleh pemerintah dan DPR RI. Seluruh fraksi di Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah sepakat untuk melanjutkan RUU Desain Industri dengan…

Detail

Diposting oleh Yat Afiatna Sisyadi    pada 22 Juli 2021   

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya.   Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses…

Detail

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.    pada 21 Juli 2021   

Rancangan Undang-Undang perihal Kenghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS ialah salah satu rancangan undang-undang yang masuk acara legislasi nasional atau prolegnas prioritas 2021 dan prolegnas 2021-2024. RUU PKS tidak hanya mengatur perihal hukum program dan sanksi pidana mengenai kekerasan seksual, tetapi lebih banyak mengatur perihal manfaat bagi korban kekerasan seksual. RUU…

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 11 Juli 2021   

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui pembentukan dan penyusunan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Pengadilan Tinggi di beberapa Provinsi. Dalam rapat plenonya, Baleg sepakat terhadap ketiga RUU untuk dapat masuk ke tahap berikutnya. Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa urgensi ketiga RUU tersebut untuk menjawab tantangan pemerataan akses…

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 26 Maret 2021   

Untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat Indonesia dan terlaksananya otonomi kawasan maka perlu dibentuk sistem penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan berita nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Forum penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya,…

Detail

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 25 Maret 2021   

Revisi UU Kejaksaan merupakan sebuah hal yang penting sebab Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi mulai dari United Nations Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC). “Ketentuan tersebut menjadi alasan perubahan UU Kejaksaan, utamanya hal-hal yang berkaitan dengan independensi dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan…

Detail

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 25 Maret 2021   

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes ialah suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis berdikari dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Pada akhirnya BUMDes dibentuk dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan…

Detail

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum.    pada 24 Maret 2021   

Terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat menghipnotis perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional….

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 23 Maret 2021   

Diusulkan pada tanggal 17 Desember 2019 Disiapkan oleh Pemerintah Termin Awal   PEMERINTAH telah menyelesaikan draf Rancangan Undang Undang perihal Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pengambil kebijakan tinggal menunggu kesiapan DPR untuk membahas RUU tersebut. RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diusulkan oleh pemerintah bersama DPR pada 17 Desember 2019 dan kemudian dirancang oleh pemerintah. RUU…

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 23 Maret 2021   

INDONESIA ketika ini dinilai dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, DPR dan pemerintah harus segera mengesahkan revisi Rancang-an Undang-Undang No 5 Tahun 1990 perihal Perlindungan Sumber Daya Alam Biologi dan Ekosistemnya. Menurut Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan, kasus-kasus terkait konservasi keanekaragaman hayati belakangan semakin sulit ditanggulangi UU Perlindungan Sumber Daya…

Detail

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum.    pada 14 September 2020   

Sistem Pemasyarakatan ialah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas pemasyarakatan, aparat penegak hukum lainnya, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan mengedepankan prinsip perlindungan hukum dan penghormatan…

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 14 September 2020   

Perencanaan pembangunan nasional menjadi biang dari banyak sekali permasalahan nasional. Tanpa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terintegrasi, Pembangunan Nasional hanyalah lelucon belaka. Apa itu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional?. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ialah satu kesatuan adat perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang…

Detail

Diposting oleh Lusida Rismaria Sitompul    pada 14 September 2020   

Dikutip dari situs Kementerian Sosial Indonesia, PKH ialah Program Keluarga Cita-cita atau biasa disingkat PKH. Program ini secara eksklusif diberikan dari Pemerintah (Kementerian Sosial Republik Indonesia) untuk dana bantuan sosial bersyarat kepada keluarga yang berhak menerimanya yaitu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH tersebut.  Sebagaimana yang…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 14 September 2020   

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Akibat Penilaian yang Telah Disepakati dalam Kedap Sempurna DPR (16 Juli 2020) Termin : Terdaftar Pengusul : Pemerintah OMNIBUS LAW ialah Undang Undang yang bersifat sapu jagat untuk memangkas beberapa Undang Undang sekaligus , mengatasi tumpang tindihnya peraturan,merampingkan regulasi dari segi jumlah,menyederhanakan peraturan agar lebih sempurna sasaran. Berdasarkan draf RUU…

Detail

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 04 September 2020   

Komisi III Usul RUU Kejaksaan dan RUU Jabatan Hakim Masuk Prolegnas Prioritas 2020 Kompas.com – 30/06/2020, 17:58 WIB   Penulis Tsarina Maharani, Editor Kristian Erdianto   JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi III DPR mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perihal Kejaksaan dan RUU perihal Jabatan Hakim masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Hal tersebut disampaikan…

Detail

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Rosidah, A.Md., Indira Nadya Paramitha, S.Hum.    pada 04 September 2020   

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangisampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Di dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 perihal Narkotika diatur mengenai prekursor….

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 27 Agustus 2020   

Landas Kontinen merupakan kawasan di bawah laut yang meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari kawasan dibawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan sampai pinggiran laut tepi kontinen, sehingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal, dalam hal pinggiran luar tepi…

Detail

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 26 Agustus 2020   

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan ialah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Staatsblad Tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku semenjak tanggal 1…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 23 Agustus 2020   

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Akibat Penilaian yang Telah Disepakati dalam Kedap Sempurna DPR (16 Juli 2020) Termin : Terdaftar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ialah suatu lembaga yang dibentuk yang bebas dan berdikari berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai badan pemeriksa keuangan eksternal terhadap…

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP.    pada 20 Agustus 2020   

KOMISI X DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) dengan para pakar di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri mengatakan, RUU SKN dibuat untuk merevisi UU SKN yang masih berlaku. Fikri mengungkapkan, pembahsan kali ini, yaitu mengenai…

Detail

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi    pada 11 Agustus 2020   

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 perihal Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mengatur bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional. TNI ialah tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Sebagai tentara rakyat, anggota  TNI berasal dari warga negara Indonesia; sebagai tentara pejuang, TNI berjuang menegakkan kedaulatan Negara…

Detail

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 11 Agustus 2020   

Sistem Pendidikan Nasional KOMPAS.com – Berdasarkan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah Indonesia untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Yang kuasa Yang Maha…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 06 Agustus 2020   

RUU Prolegnas Prioritas 2020 Akibat Penilaian yang Telah Disepakati dalam Kedap Sempurna DPR (16 Juli 2020) Termin Terdaftar Akibat Penilaian Bea meterai merupakan pajak yang dikenakan pada dokumen berupa kertas yang menurut Undang-Undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Dokumen yang dikenai bea meterai diantaranya ialah dokumen yang berbentuk surat yang memuat…

Detail

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 03 Agustus 2020   

LAPORAN WORLD BANK World Bank: Omnibus Law Cipta Kerja Berpotensi Merugikan Ekonomi Muhamad Wildan, Minggu, 2 Agustus 2020, 06.01 WIB   JAKARTA, DDTCNews – World Bank menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, berbanding terbalik dengan tujuan rancangan beleid tersebut yang hendak meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 29 Juli 2020   

RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2020 HASIL EVALUASI YANG TELAH DISEPAKATI DALAM RAPAT PARIPURNA DPR (16 JULI 2020) PENGUSUL : DPR   Bank Indonesia merupakan satu-satunya bank di Indonesia yang mengemban fungsi sebagai bank sentral. Aplikasi fungsi dari suatu bank sentral memegang peranan yang sangat penting dan sangat menentukan dalam kehidupan perekonornian suatu negara. Demikian…

Detail

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 23 Juli 2020   

Energi terbarukan energi yang berasal dari “proses alam yang berkelanjutan”, mirip tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum ialah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan…

Detail

Diposting oleh Yat Afiatna Sisyadi, Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 14 Juli 2020   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 perihal Pengupahan, yang dimaksud dengan upah ialah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya…

Detail

Diposting oleh Rosidah, A.Md., Lusida Rismaria Sitompul    pada 13 Juli 2020   

Rancangan undang-undang (RUU) perihal pengawasan obat dan makanan  masuk dalam pembahasan prolegnas 2020-2024. RUU ini sebetulnya sudah pernah dibahas pada periode 2014- 2019 namun tak kunjung selesai sampai ketika ini. Dalam RUU tersebut, anggota komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh menuturkan adanya RUU tersebut diperlukan mampu memperkuat posisi Badan Pengawas Obat dan Makanan…

Detail

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos.    pada 09 Juli 2020   

PENGERTIAN Arak atau kadang disingkat minol ialah minuman yang mengandung etanol. Etanol ialah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di banyak sekali negara, penjualan arak dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.   EFEK SAMPING   Jika dikonsumsi berlebihan, arak dapat menimbulkan efek samping ganggguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, mencicipi, dan berprilaku. Timbulnya GMO…

Detail

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi    pada 08 Juli 2020   

Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) ialah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipildan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea…

Detail

Diposting oleh Ridwan Faridan, S.Sos., Yat Afiatna Sisyadi    pada 07 Juli 2020   

Psikolog (bahasa Inggris: psychologist) secara umum ialah spesialis psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Namun di Indonesia, psikolog secara khusus merujuk pada seorang praktisi psikologi yang telah menempuh pendidikan profesi psikologi. Spesialis psikologi yang tidak menempuh pendidikan profesi psikologi disebut ilmuwan psikologi. Psikolog di Indonesia tergabung dalam organisasi profesi bernama Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), memiliki Sertifikat…

Detail

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 07 Juli 2020   

  Perjanjian Donasi Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau Treaty on Mutual Sah Assistance (MLA) in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss disetujui Panitia Spesifik (Pansus) DPR RI yang terdiri dari gabungan Komisi I dan Komisi III serta Pemerintah. Ketua Pansus sekaligus…

Detail

Diposting oleh Widya Chalid, S.H.    pada 07 Juli 2020   

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan relasi bilateral Indonesia dan Australia sebab Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA- CEPA) resmi berlaku.     Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto mengatakan, kerja keras kedua Pemerintah dalam proses perundingan dan ratifikasi kini terbayarkan, dan para pelaku usaha dan…

Detail

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos., Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.    pada 06 Juli 2020   

UU Konservasi Pekerja Rumah Tangga merupakan kebutuhan mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang berjumlah 4,2 juta (Data Sruvei ILO dan Universitas Indonesia, 2015). Pekerja Rumah Tangga (PRT) selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan, dengan demikian PRT ialah pekerja yang berhak atas…

Detail

Diposting oleh Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum., Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md.    pada 06 Juli 2020   

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, eksistensi jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP., Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si.    pada 06 Juli 2020   

Indonesia  ialah  negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan.  Adapun sistem  pengelolaan  keuangannya  tunduk  dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, diterangkan bahwa  Presiden selaku kepala pemerintahan memegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan Negara  sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan…

Detail

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos., Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.    pada 04 Juli 2020   

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, berita,…

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP., Lusida Rismaria Sitompul    pada 04 Juli 2020   

KOMISI III Dewan Perwakilan Rakyat memastikan Rancangan Undang-Undang (RUU) penyadapan yang kini sedang dibahas dengan pemerintah, tidak akan melemahkan institusi penegak hukum manapun, terutama yang berkaitan dengan kejahatan luar biasa mirip korupsi dan Narkotika. Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, nantinya pada kejahatan khusus, mirip korupsi dan narkotika perlu…

Detail

Diposting oleh Indira Nadya Paramitha, S.Hum., Rosidah, A.Md., Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 03 Juli 2020   

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 perihal Pos, Penyelenggara Pos telah menawarkan peran yang penting dan strategis dalam menunjang kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan serta meningkatkan relasi antarbangsa. Untuk kelancaran Penyelenggaraan Pos yang…

Detail

Diposting oleh Tenny Rosanti, S.Sos., M.Si., Djati Ardjani, S.IP.    pada 03 Juli 2020   

Tiap kawasan di Indonesia memiliki hukum tata cara yang berbeda. Konstitusi mengamanatkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum tata cara beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang (UU). Sejumlah UU juga mengakui eksistensi masyarakat hutan tata cara mirip…

Detail

Diposting oleh Magfira, S.IP., Lusida Rismaria Sitompul    pada 02 Juli 2020   

Indonesia dengan jumlah penduduk diperkirakan akan mencapai 269,6 juta jiwa pada tahun 2020 menempati urutan ke-empat negara terbanyak penduduknya di dunia. Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015, terdapat sekitar 81,2 juta keluarga di Indonesia, terdiri dari 61,75 juta keluarga dengan kepala keluarga laki-laki, dan 19,45 juta keluarga dengan kepala keluarga…

Detail

Diposting oleh Rini Widyastuti, Djati Ardjani, S.IP.    pada 01 Juli 2020   

Termin Pembahasan : Taraf I atau Panitia Kerja (Panja) Konservasi data eksklusif menjadi hal yang penting pada era digital mirip sekarang ini seiring dengan semakin masifnya penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-sehari. Penelitian dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menawarkan 92% dari responden mereka dengan mudah memasukkan berita data eksklusif berupa nama ke…

Detail

Diposting oleh Rini Widyastuti, Qatriatna Widiasti Soeharto, S.Hum.    pada 01 Juli 2020   

Haluan Ideologi Pancasila merupakan pedoman bagi Penyelenggara Negara dalam menyusun dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kebijakan Pembangunan Nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah bagi seluruh warga negara dan penduduk Indonesia dalam kehidupan…

Detail


Page 3

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 23 Juli 2021   

Pemberian vaksin Covid-19 merupakan salah satu cara pemerintah untuk membekali kekebalan tubuh masyarakat agar dapat kembali beraktivitas secara normal, termasuk dalam memulihkan ekonomi dengan mobilitas yang terkendali. Dikutip dari pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada situs Setkab, sampai tanggal 9 Mei 2021, cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 22 juta dosis…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 07 Juli 2020   

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 perihal Aplikasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Untuk Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai bagian krusial dari penanganan…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 07 Juli 2020   

Agenda kerja anggaran pemerintah (RKAP) 2021 yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial ekonomi memuat 7 prioritas nasional. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan 7 prioritas tersebut merupakan 7 rencana pembangunan dalam agenda pembangunan jangka menegah nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas itu meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan SDM, peningkatan revolusi mental…

Detail

Diposting oleh Djati Ardjani, S.IP.    pada 06 Juli 2020   

Pemerintah tengah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang merupakan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal di tahun 2021 mendatang. Secara garis besar, KEM-PPKF ini mencakup tiga hal utama. Pertama, kerangka ekonomi makro yang berisi perkembangan serta proyeksi ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik. Termasuk sasaran dan…

Detail

Diposting oleh Desti Ariesti Rohim, S.Sos., Mustika Wati, S.Sos., M.Hum.    pada 05 Juli 2020   

Pendidikan Kedokteran merupakan salah satu unsur perwujudan tujuan negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui sistem pendidikan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah perlu menawarkan perhatian pada anggaran pendidikan di bidang kedokteran. Kompetensi…

Detail

Diposting oleh Mustika Wati, S.Sos., M.Hum., Desti Ariesti Rohim, S.Sos.    pada 02 Juli 2020   

Pandemi Covid-19 berdampak ke seluruh aspek kehidupan di dunia. Pemerintah Indonesia menuangkan beberapa kebijakan terkait penyelamatan nasional dalam menghadapi pandemi. Aturan penanganan Covid-19 dan acara Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) direncanakan dan disiapkan. DPR RI menawarkan pengawasan dan pertimbangannya terkait anggaran yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penyerapan Aturan Kementerian dan Forum terkait…

Detail

Leave a Reply

Your email address will not be published.